UU Pesantren Kado Hari Santri Nasional

  • by

UU Pesantren Kado Hari Santri Nasional
Oleh Kang Udin

Assalamualaikum,

Di akhir masa sidang DPR periode 2014 – 2019, kita dibuat pusing dengan tingkah polah anggota dewan dengan pengesahan beberapa RUU diantarannya RUU KUHAP, RUU pertanahan, RUU KPK dan lain sebagainya yang memicu gelombang protes mahasiswa dansebagian masyarakat karena merasa ada masalah dalam substansi RUU yang dibuat oleh DPR seolah kejar setoran tersebut. tapi ternyata, juga ada beberapa RUU yang kini sudah ditetapkan menjadi UU yang justru dalam pengesahannya mendapatkan dukungan dari masyarakat, salah satunnya adalah UU Pesantren, yang pada awalnnya bernama RUU tentang pesantren dan pendidikan keagamaan, kini telah menjadi UU Pesantren. Menilik pada perubahan nama UU nya, tentu secara spesifik UU Pesantren ingin mengatur beberapa pokok permasalahan dalam dunia pesantren selama ini, salah satunya misalnya; terkait akses pendanaan pesantren oleh Negara (Dana Abadi), penyetaraan lulusan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal lain dan juga tentu yang paling penting pengakuan terhadap kurikulum pendidikan pesantren dengan ciri khasnya (kitab kuning) telah di akui sebagai salah satu kurikulum pembentukan karakter dan pendidikan Bangsa Indonesia.Bagi saya pribadi pengesahan UU Pesantren pada tanggal 24 September 2019 melalu sidang paripurna DPR ini merupakan kado yang luar biasa dalam menyambut hari santri pada tanggal 22 oktober 2019 mendatang. Setelah sebelumnya melalui kepres no 22 Tahun 2015 pemerintah juga telah menetapkan ihwal tgl 22 oktober diperingati sebagai hari Santri Nasional. Sebagai orang yang lahir dan besar dikalangan Nahdyin (organisasi yang identik dengan santri), saya sangat merasa ini adalah momentum yang sangat langka, momentum yang cukup baik di tengah kerasnya pertarungan yang kita sebut sebagai (Ghazwul Fikri/Perang pemikiran). Lebih dari setengah abad Bangsa ini, kaum santri akhirnya kembali mendapatkan bargaining position yang cukup baik di kehidupan Berbangsa dan Bernegara, UU Pesantren dalam kaca mata saya tentu lebih mengakomodir keinginan kaum Nahdyin secara khusus. Bahkan Muhamdiyah misalnya, pada saat itu justru mengusulkan RUU Pesantren masuk dalam Revisi UU No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional, karna dianggap RUU Pesantren tidak mengakomodasi aspirasi seluruh ormas Islam serta dinamika pertumbuhan dan perkembangan pesantren. karenannya bisa saya katakan bahwa UU Pesantren ini sekali lagi adalah anugrah para santri Nahdlatul Ulama yang harus bisa di ambil manfaatnya untuk perkembangan kaderisasi dan dakwah ala Ahlusunah wal jamaah an Nahdiyah. Kedepan kita mesti secara serius memikirkan langkah – langkah inovasi dalam rangka mengembangkan dunia pesantren dengan tidak merubah culture dan nilai utama pembangunan karakter pesantren. kita mesti bisa memanfaatkan semua peluang yang ada untuk bisa memainkan peran dalam rangka membentuk kader pesantren yang kuat iman, mulia akhlaq, dan berwawasan global. Santri harus menjadi kader terdepan penjaga NKRI dari bahaya kuatnya jaringan islam trans Nasional yang mulai beragam bentuknya. Santri melalui pesantren dengan segala sumber daya yang telah diberikan oleh Negara harus mampu meyakinkan bahwa penggunaan jubah Agama dalam rangka suksesi kekuasaan merupakan bahaya laten dari munculnya problematika umat islam.

Selain itu secara pribadi saya mengingatkan kepada kaum muda Nahdyin, para pegiat pesantren, dan pemikir – pemikir NU, jangan sampai dalam prakteknya UU pesanttren justru menjadi lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok lain yang secara pragmatis hanya ingin menikmati fasilitas Negara tapi justru dalam perkembangannya mereka ini merongrong ideology Negara, kita tidak boleh lupa pada fakta, bahwa sejarah penolakan umat Islam Indonesia terhadap kelompok Wahabi (Arab Saudi) , membuat mereka bertransformasi menjadi kelompok syalafi (agar lebih diterima oleh umat Islam), dengan harapan mereka bisa berkamuflase menggunakan istilah yang lebih mencerminkan kelompok Islam tradisional, walaupun toh pada akhirnya kelompok ini di Indonesia juga terpecah menjadi 2, yakni salafi yamani dan salafi Haroki yang masing-masing memiliki sekte organisasi masa Islam (baca dalam bab lain). Saya contohkan misalnya, di Kabupaten Pemalang saja kita bisa menjumpai pondok pesantren syiah yang ada di Comal (hasil Rihlah PKP NU Angkatan pertama), atau maraknya organisasi masa islam garis keras lain yang kini juga telah memiliki sekolah kader dengan menggunakan nama-nama pesantren seperti Ar Rohan, As Sunah dll (bisa di jumpai di Solo dan beberapa kota lain). Saya kira dalam hal ini NU yang telah memiliki lembaga RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiyah) sebagai naungan beberapa pesantren salaf di Indonesia mesti terlibat secara khusus untuk mengawasi dan memberikan pendampingan pelaksanaan UU Pesantren yang berdampak positif untuk Nahdlatul Ulama dan Bangsa Indonesia. Terakhir sebagai orang yang sangat mencintai tradisi Ahlusunah wal jamaah, ada satu hal menarik dalam UU Pesantren Pasal 1 ayat (2) dan (3): “(2) Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. (3) Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.” Untuk itu mari kita jaga dan lestarikan Budaya pesantren dari bahaya infiltrasi faham-faham ekstrimis kanan (Islam Radikal /kelompok Mabuk Agama, Kapitalisme dan liberalisme) , maupun ekstrimis kiri (Komunisme, Leninisme, Marksisme dll).

wallahulmuafiq illa aqwamithariq

Wassalamualaikum WR WB.

 

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *